Bincang Disertasi: Konsep Pendidikan Akhlak al-Mawardi dan al-Ghazali dalam Membentuk Karakter Pemimpin (Studi Deskriptif-Komparatif)
Oleh: Nabil Abdurrahman
HUJJATUL ISLAM | Jakarta, 9 November 2025 — Berbeda dengan diskusi tematis di lain kesempatan, Rumah Ukhuwah Hujjatul Islam (RUHI) menghadirkan Dr. Habib Muhammad Hanif al-Attas untuk menguraikan Disertasinya di Universitas Islam Internasional Darul Lughah Wad-Da’wah. Dalam acara “Bincang Disertasi: Konsep Pendidikan Akhlak Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali Dalam Membentuk Karakter Pemimpin”, sosok yang masyhur dikenal dengan sebutan Habib Hanif tersebut menyoroti adab bernegara yang dibutuhkan oleh tiap pemimpin.
Dalam permulaan keterangannya, Habib Hanif memberikan penjelasan menarik. Menantu Habib Rizieq Shihab tersebut mengutip sabda Nabi SAW, “Ada dua golongan manusia yang jika keduanya baik maka baiklah manusia, dan jika keduanya rusak maka rusaklah manusia: para ulama dan para pemimpin.”
Inilah yang kemudian menjadi dasar pentingnya pendidikan akhlak untuk membentuk karakter pemimpin yang beradab. Begitu pula dengan pendidikan akhlak untuk ulama sebagai pembimbing akhlak pemimpin sebagai solusi dari ” Loss of adab” yang merupakan akar dari segala kerusakan.
Lulusan Universitas Al-Ahgaff, Yaman itu pun menyoroti undang-undangan pendidikan kita yang diantara redaksinya adalah mendidik manusia menjadi beriman, bertakwa, dan menjadi warga negara yang bertanggung-jawab. Sebagaimana ditegaskan dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).
Dalam penelusuran kajiannya, Habib Hanif mengangkat Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali sebagai tokoh rujukan. Kedua tokoh, Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali, adalah ulama besar abad ke-5 Hijriah yang memberi perhatian besar pada pendidikan dan akhlak dalam konteks kenegaraan, serta berperan aktif menasihati para penguasa.
Imam Al-Mawardi dikenal memiliki karya luas tentang akhlak kepemimpinan, meskipun selama ini lebih sering dikaji dari sisi siyasah syar’iyyah-nya. Sementara itu, pemikiran al-Ghazali berpengaruh besar dalam membentuk generasi pemimpin berakhlak, seperti Shalahuddin al-Ayyubi, dan gagasannya tetap bermanfaat dan relevan hingga kini.
Model pendidikan yang digagas Imam Al-Mawardi bertujuan melahirkan sosok ulama yang mampu menjadi mitra kritis bagi penguasa, tanpa kehilangan adab dan pendirian. Ulama yang dididik dengan konsep ini mampu menjaga loyalitas kepada negara sekaligus independensi keilmuan, sehingga tetap berperan mengoreksi kekeliruan pemimpin dengan cara yang bijak, bukan konfrontatif.
Mereka digambarkan sebagai cerdas secara politik namun tidak terpolitisasi, strategis tanpa manipulatif, dan fleksibel dalam pendekatan tetapi tetap teguh pada prinsip. Dengan karakter semacam ini, ulama menjadi figur yang bermoral tinggi, berwawasan luas, dan tetap relevan di tengah dinamika zaman.
Di lain sisi, Imam Al-Ghazali menjelaskan formula siklus kenegaraan yang menunjukkan betapa erat hubungan antara agama, kekuasaan, dan keadilan. Dalam pandangannya, “Agama tegak dengan kekuasaan, kekuasaan dengan tentara, tentara dengan harta, harta dengan kemakmuran negeri, dan kemakmuran negeri dengan keadilan terhadap rakyat.”
Melalui formula ini, Al-Ghazali menegaskan bahwa keadilan menjadi penopang utama keberlangsungan negara. Jika akhlak hilang dari kepemimpinan, berbagai krisis akan muncul. Ia menyebut dampaknya antara lain rakyat tidak bertahan dengan kezaliman, migrasi massal, penurunan produktivitas, krisis ekonomi, serta terganggunya mu’amalah dan ibadah umat secara umum.
Imam Al-Ghazali menekankan filosofi keterlibatan ulama dalam urusan negara dengan prinsip “al-dunya mazra’at al-akhirah” (dunia adalah ladang akhirat).
Sang Hujjatul Islam menyoroti tradisi ulama salaf yang berani menghadapi bahaya dalam mengingkari kemungkaran. Beliau mendasarkan pada hadis: “Jihad yang paling utama adalah perkataan benar di hadapan penguasa zalim” dan “Sebaik-baik syuhada adalah Hamzah, kemudian seorang yang memerintah dan melarang penguasa lalu dibunuh.”
Sebagai penutup, Habib Hanif menggagas Tarbiyah Sulthoniyyah untuk ‘umara yang didefinisikan sebagai sistem pendidikan akhlak kepemimpinan yang holistik, yang mengintegrasikan pembentukan karakter spiritual dengan pengembangan kompetensi manajerial kenegaraan yang berakhlak. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemimpin dan pejabat yang memiliki kesadaran ukhrawi yang mendalam, sekaligus kemampuan praktis yang mumpuni dalam mengelola negara dengan landasan akhlak mulia.
Menariknya, di antara hadirin yang menyimak pemaparan Dr. Habib Hanif Al-Attas tersebut, hadir pula Dr. Kholili Hasib selaku promotor disertasi sekaligus Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam, serta Habib Ali Yahya, pendiri LKKN (Lembaga Kajian Khazanah Nusantara) dan penulis produktif buku-buku biografi yang juga menerjemahkan puluhan kitab berbahasa arab.
Dr. Muhammad Ardiansyah, selaku pembina RUHI pun turut memberikan epilog. “Kita semua dapat menyaksikan Habib Hanif dengan jumlah yang sedikit — sebagaimana hari ini — itu adalah nikmat. Sebab ketika terlalu banyak, sebagaimana ia biasa ceramah, tentu kita tidak akan bisa sedekat ini”, tuturnya. Selain itu, dosen sekaligus penguji Sidang Disertasi Habib Hanif tersebut pun berharap, agar disertasi yang amat baik ini dapat segera dibukukan. Sehingga manfaatnya menjadi terus bertambah luas. Bahkan bisa dipakai dan diaplikasikan.
Terakhir para peserta berharap, kegiatan-kegiatan semacam ini menjadi lebih sering diselenggarakan. Sehingga selain melalui kajian rutin Ihya ‘Ulumiddin dan karya-karya lainnya, khazanah keilmuan Islam — khususnya pemikiran Imam Al-Ghazali — menjadi semakin dikenal luas.